Batu Bara, Kabarfaktanews.com – Bupati Batu Bara, H. Baharuddin Siagian, SH, M.Si, dengan tegas menginstruksikan agar dilakukan pendataan ulang terhadap penerima bantuan sosial, khususnya Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Batu Bara.
Hal tersebut disampaikan langsung dalam Rapat Koordinasi Pemerintahan Kecamatan, Kelurahan, dan Desa se-Kabupaten Batu Bara yang digelar di Aula Kantor Bupati, Kecamatan Lima Puluh, Rabu (20/08/2025). Rapat dihadiri oleh Wakil Bupati Batu Bara Syafrizal, SE, M.AP, Sekda Batu Bara Norma Deli Siregar, para Kepala OPD, Camat, Lurah, dan Kepala Desa se-Kabupaten Batu Bara.
PKH Harus Tepat Sasaran
Dalam arahannya, Bupati Baharuddin menegaskan bahwa penerima bantuan sosial harus benar-benar masyarakat yang berhak. Dirinya menyoroti masih adanya penerima PKH yang berasal dari kalangan menengah ke atas, sehingga tidak sesuai dengan tujuan utama program pemerintah tersebut.
> “Saya tidak mau main-main untuk data penerima bantuan sosial terutama bantuan PKH. Penerima PKH harus benar-benar dari keluarga yang berhak. Jangan sampai ada penerima yang justru dari kalangan mampu,” tegas Bupati.
Bupati bahkan merasa kesal melihat fenomena di lapangan, di mana ada penerima bantuan yang datang mengambil dana PKH di Kantor Pos menggunakan sepeda motor baru.
> “Perbaiki data itu. Jangan sampai yang menerima justru mereka yang saya lihat mengambil bantuan di Kantor Pos pakai kereta (sepeda motor) baru. Itu jelas tidak pantas,” ucapnya dengan nada geram.
Instruksi kepada Kepala Desa
Selain masalah bantuan sosial, Bupati Baharuddin juga menekankan agar seluruh kepala desa menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan transparansi. Ia tidak ingin ada pekerjaan yang bersifat fiktif di desa-desa.
> “Saya ingatkan seluruh kepala desa, tidak boleh ada pekerjaan fiktif. Semua program harus nyata, transparan, dan menyentuh kebutuhan masyarakat,” katanya.
Program Pendidikan dan Kesehatan
Dalam bidang pendidikan, Bupati Baharuddin menegaskan akan meluncurkan program beasiswa kuliah bagi pelajar berprestasi. Program ini dirancang dengan konsep satu desa, satu pelajar berprestasi yang berhak menerima beasiswa.
Sementara di bidang kesehatan, Bupati menegaskan pentingnya pemanfaatan program Universal Health Coverage (UHC) yang telah berjalan di Kabupaten Batu Bara. Program ini memungkinkan masyarakat untuk mendapatkan layanan kesehatan secara gratis. Namun demikian, ia mengingatkan bahwa program ini hanya diperuntukkan bagi masyarakat dari kalangan ekonomi bawah.
> “Bagi keluarga yang ekonominya kelas menengah ke atas, tetap harus membayar iuran BPJS Kesehatan. UHC ini ditujukan untuk masyarakat miskin. Saya minta seluruh kepala desa ikut mensosialisasikan program ini agar masyarakat memahami hak dan kewajibannya,” jelasnya.
Komitmen Pemerintah Kabupaten Batu Bara
Rapat koordinasi ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dengan pemerintahan desa dan kelurahan. Bupati Baharuddin menegaskan komitmennya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, serta berpihak pada masyarakat kecil.
> “Kita ingin memastikan setiap program benar-benar sampai pada masyarakat yang membutuhkan. Pemerintah harus hadir untuk rakyat, bukan sebaliknya,” pungkas Bupati.
Dengan langkah tegas ini, diharapkan ke depan bantuan sosial di Kabupaten Batu Bara lebih tepat sasaran, pembangunan desa lebih transparan, serta program pendidikan dan kesehatan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.
(PimRed)
